Dampak Kelalaian Penanganan Bayi Deborah, DPRD Desak Izin RS. Mitra Keluarga Dicabut

Dalam rapat kerja bersama anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (11/09/2017) lalu, Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo, mengatakan bahwa Kemenkes telah melakukan penelusuran terhadap pihak rumah sakit, manajemen dan petugas medis yang memberikan pelayanan. Penelusuran dilakukan oleh tim yang terdiri dari Tim Kemenkes, Badan Pengawas Rumah Sakit, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Bambang menegaskan, RS tersebut harus segera memperbaiki bagian sistem informasi, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Dan menyangkut masalah kejadian Deborah, pihak Kemenkes mengharuskan rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres mengembalikan uang pasien yang diberikan sebagai uang muka yang sudah masuk ke RS walaupun belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam rapat kerja tersebut, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Very Younevil meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta  memberi sanksi kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres jika terbukti tidak memberi penanganan medis kepada bayi Debora. Very mengatakan sanksi yang diberikan harus tegas. Termasuk jika harus mencabut izin operasional rumah sakit tersebut.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, untuk sementara tim memberikan lima rekomendasi awal.

Pertama, akan dibentuk Tim dari beberapa unsur untuk melakukan audit medik mendalam dengan RS dan keluarga pasien.

Kedua, Direktur RS akan membuat surat pernyataan yang isinya kesediaan memberikan pelayanan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif.

Ketiga, RS menyatakan bersedia melaksanakan fungsi sosial tanpa mengambil uang muka.

"Rekomendasi keempat, yaitu melaksanakan sistem rujukan dengan benar," lanjut Bambang.

Adapun rekomendasi kelima, yaitu meminta RS mematuhi aturan yang berlaku untuk standard pelayanan di RS.

Tim Informasi

Baca Juga : Kronologis Meninggalnya Deborah

Share this post